PELAKSANAAN PERATURAN PENUNJUKAN BUMN SEBAGAI WAJIB PUNGUT (WAPU) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (STUDI PADA PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk)

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of the application of Value Added Tax (VAT) imposition at PT SI and to analyze the compliance in meeting the obligations of the remittance and reporting of Value Added Tax as well as identify obstacles that appear related to the appointment of the returning PT SI as a VAT Taxable Person. The researcher does the analysis using descriptive qualitative methods. The result shows that the changes of government regulation have impacts on company which tax payments become payment more in 2013 and there are no influences on VAT mechanism at PT SI as a VAT enterprise and a VAT Taxable Person, however there is a difference in payment mechanism. In the beginning of appointment as WAPU, the obstacle is the system which do not support the implementation is influential in each employee’s performance. In terms of taxation, PT SI is safe as WAPU BUMN because the VAT that has been collected is deposited to the state treasury at 15th next month. The compliance with the obligation of depositing and reporting in 2012-2013 has been appropiated by Law No. 42 Year 2009 and SE-45/PJ/2012. Keywords: Implementation, BUMN, Value Added Tax ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT SI dan menganalisis kepatuhan dalam memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul terkait dengan penunjukan kembali PT SI sebagai Pemungut PPN. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil peneletian menunjukkan bahwa dengan perubahan peraturan pemerintah berdampak pada perusahaan dengan pembayaran pajak menjadi Lebih Bayar pada tahun 2013 dan tidak ada pengaruh pada mekanisme PPN di PT SI sebagai Pengusaha Kena Pajak ataupun pemungut PPN, namun terdapat perbedaan pada mekanisme pembayaran. Hambatan di awal penunjukan sebagai WAPU yaitu sistem yang tidak mendukung pelaksanaan tersebut berpengaruh pada kinerja masing-masing karyawan. Dilihat dari segi perpajakan, PT SI aman sebagai WAPU BUMN karena PPN yang telah dipungut di setor ke kas negara pada tanggal 15 bulan berikutnya. Kepatuhan terhadap kewajiban penyetoran dan pelaporan pada tahun 2012-2013 telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan SE-45/PJ/2012. Kata Kunci: Pelaksanaan, BUMN, Pajak Pertambahan Nilai